.jpeg)
Pencapaian ini merupakan peningkatan drastis dari periode sebelumnya yang tertahan di skor 71 (Zona Kuning). Skor MCP KPK sendiri merupakan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menutup celah korupsi pada delapan strategi intervensi bidang, termasuk perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen ASN.
Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan, kenaikan skor ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan hasil dari reformasi birokrasi yang nyata. Salah satu kebijakan paling krusial yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas dan biaya seremonial yang dinilai tidak mendesak.
“Kami telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp145 miliar. Dana ini dialihkan langsung untuk pembiayaan infrastruktur rakyat, seperti perbaikan jalan dan jembatan di kabupaten/kota,” ujar Gubernur dalam keterangannya baru-baru ini.
Selain efisiensi, penegakan integritas juga dilakukan dengan mewajibkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Maluku Utara untuk melaporkan LHKPN secara tepat waktu. Praktik mutasi pun kini didorong lebih profesional tanpa adanya intervensi politik atau "politik balas dendam".
Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini memasang target yang lebih tinggi untuk anggaran tahun 2026. "Target kita selanjutnya adalah mencapai skor 95. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berkualitas," tambahnya.
Pencapaian ini menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu provinsi dengan kemajuan pencegahan korupsi tercepat di wilayah Indonesia Timur, sekaligus menjadi sinyal positif bagi investor yang menginginkan kepastian hukum dan birokrasi yang bersih di Bumi Moloku Kie Raha.
MU Today | 2026