BPN Maluku Utara Genjot Sertifikasi Aset Pemerintah Lewat Rakerda 2026

 

Ternate, Mau Today - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 guna mempercepat target sertifikasi aset pemerintah dan penguatan tata ruang di wilayah tersebut.

Pertemuan yang berlangsung di Ballroom Gamalama, Bela Hotel, Kamis (22/10), ini menjadi momentum krusial bagi BPN untuk mengevaluasi sekaligus menyinkronkan kebijakan pertanahan di tingkat kabupaten/kota.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi, S.ST., M.H., secara resmi membuka forum strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa fokus utama institusinya tahun ini adalah memastikan seluruh aset negara memiliki kepastian hukum yang kuat melalui percepatan sertifikasi.

"Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendaftaran tanah dan penataan ruang secara terukur serta berkelanjutan," ujar Lalu Harisandi dalam keterangannya.

Poin Utama Strategi BPN Maluku Utara:

1. Akselerasi Sertifikasi: Mempercepat proses administrasi aset pemerintah untuk meminimalisir sengketa lahan.
2. Sinergi Lintas Sektor: Memperkuat kolaborasi antara Kanwil, Kantor Pertanahan (Kantah), pemerintah daerah, dan instansi terkait.
3. Penguatan Kapasitas: Meningkatkan kemampuan teknis jajaran pengawas di lapangan agar pelayanan pertanahan lebih akuntabel.

Lalu menambahkan bahwa evaluasi ini diharapkan mampu memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh Kantor Pertanahan di Maluku Utara. Selain mengejar target administratif, BPN juga berkomitmen untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum pertanahan yang kerap muncul di masyarakat.

Rapat ini turut dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota serta pejabat pengawas di lingkungan Kanwil BPN Maluku Utara. Lewat forum ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah sepanjang tahun 2026.

Sumber: Kanwil BPN Malut 

MU Today | 2026