Sinkronisasi Fiskal, Gubernur Malut dan Sejumlah Kepala Daerah Hadiri Rakornas Keuangan Daerah 2026

 


Ternate, MU Today — Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Hotel Bela, Ternate, Kamis (29/1), ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dari seluruh Indonesia.

Rakornas tahun ini mengusung tema besar "Optimalisasi Pelaksanaan APBD Tahun 2026 dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027". Forum strategis ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pembukaan acara tersebut, kehadiran Gubernur Maluku Utara menjadi sosok yang paling menonjol di tengah deretan pejabat yang hadir. Sebagai tuan rumah, Gubernur memimpin koordinasi strategis ini didampingi oleh sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kehadiran para pimpinan daerah ini bertujuan untuk memastikan arah kebijakan anggaran di wilayah masing-masing tetap sinkron dengan target nasional. Selain para kepala daerah, tampak hadir pula Kepala Daerah, serta para Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, dan Kepala Bapperida dari seluruh provinsi.

Agenda ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan Rancangan APBD 2026 dengan program prioritas nasional serta visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Empat Fokus Utama Rakornas 2026

Dalam pertemuan tersebut, terdapat empat poin krusial yang menjadi fokus pembahasan guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah:

  1. Sinkronisasi Kebijakan Fiskal: Langkah antisipatif dalam penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) nasional melalui penguatan tata kelola keuangan yang transparan.
  2. Optimalisasi PAD: Mendorong kemandirian fiskal daerah melalui penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD).
  3. Digitalisasi Pengadaan: Transformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih efektif, inklusif, dan berintegritas.
  4. Akselerasi Anggaran: Memastikan penyerapan APBD 2026 berjalan tepat sasaran sejak awal tahun anggaran.

MU Today | 2026

Posting Komentar

silahkan beritahui kami

Lebih baru Lebih lama