Launching pemutakhiran DTSEN ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data masyarakat benar-benar akurat, mutakhir, dan tepat sasaran, khususnya sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan di Maluku Utara.
Sebelum peluncuran resmi, kegiatan diawali dengan peninjauan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Tedeng. Musdes tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan validasi DTSEN, di mana aparat desa melakukan pencocokan data warga dari desil 1 hingga desil 4, kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan dan berpenghasilan rendah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menekankan pentingnya pendekatan kunjungan langsung ke rumah tangga sasaran agar data yang dihimpun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Pendataan harus dilakukan secara faktual, transparan, dan menyentuh langsung masyarakat agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujar Sherly dalam arahannya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si., menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN akan berjalan lebih optimal jika dilakukan oleh petugas yang telah terlatih serta didukung teknologi digital. BPS, kata dia, menggunakan aplikasi FASIH sebagai aplikasi resmi dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data.
Menurut Ateng, integrasi teknologi dalam pendataan menjadi kunci untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas data sosial ekonomi nasional.
Launching DTSEN ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah dan BPS. Kerja sama ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam menyediakan data yang terintegrasi, berkualitas, dan dapat digunakan lintas sektor.
Melalui pemutakhiran DTSEN, BPS berharap data sosial dan ekonomi di Maluku Utara dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.