Usulan ini muncul sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tertanggal 19 Mei 2025 yang secara resmi memisahkan antara jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
Mekanisme 'Pilkada Paket'
Graal menjelaskan bahwa formula ini merupakan jalan tengah untuk membenahi efisiensi demokrasi di tingkat lokal. Dalam sistem ini, pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara terpisah melalui surat suara khusus kandidat, namun dikaitkan langsung dengan perolehan suara partai politik atau calon legislatif.
"Singkatnya, rakyat pilih partai atau anggota DPRD berarti memilih kepala daerah yang diusung partai tersebut," ujar Graal dalam keterangan resmi yang diunggah melalui akun media sosial DPD RI, Selasa (6/1).
Ia menegaskan bahwa sistem ini bukan berarti kembali ke sistem pemilihan tidak langsung oleh DPRD, melainkan sebuah akumulasi suara rakyat yang langsung menentukan kemenangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai pemenang di wilayah tersebut.
Evaluasi 20 Tahun Pilkada Langsung
Senator muda ini menilai sudah saatnya Indonesia melakukan evaluasi total terhadap sistem pemilu serentak yang telah berjalan selama dua dekade sejak 2005. Menurutnya, alih-alih memperkuat demokrasi, sistem yang ada saat ini justru memberikan catatan merah bagi indeks demokrasi Indonesia.
"Sudah 20 tahun berjalan, kebijakan politik ini memang sepatutnya ditinjau kembali. Apakah pelaksanaannya sudah sejalan dengan semangat mula-mula, ataukah memang telah bergeser dan perlu pembenahan," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa "alarm" bagi demokrasi Indonesia sudah berbunyi, sehingga diperlukan duduk bersama antar pemangku kepentingan untuk membicarakan format evaluasi pemilu yang lebih berkelanjutan dan minim residu politik.
Dampak Putusan MK
Sebelumnya, MK melalui putusannya telah memisahkan rezim pemilu nasional (Pilpres dan Pileg DPR/DPD) dengan pemilu daerah (Pilkada dan Pileg DPRD). Pemisahan ini dilakukan guna mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu dan memastikan fokus pemilih tidak terpecah antara isu nasional dan isu daerah.
Usulan 'Pilkada Paket' dari Graal Taliawo ini diharapkan dapat menjadi salah satu opsi solusi untuk menyederhanakan proses transisi kekuasaan di tingkat daerah tanpa menghilangkan hak kedaulatan rakyat.
Sumber : Kanal Grall
MUToday | 2026