SOFIFI — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara resmi mengeluarkan instruksi strategis menyusul proyeksi "cuaca ekstrem" yang mengancam stabilitas wilayah tersebut hingga 11 Januari 2026.
Arahan tersebut, yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Fehby Alting, diterbitkan setelah menerima laporan teknis dari Stasiun Meteorologi Sultan Babullah (BMKG). Laporan tersebut memperingatkan adanya jendela probabilitas tinggi untuk kejadian hidrometeorologi, termasuk banjir bandang, tanah longsor, dan hembusan angin kencang.
Mobilisasi Strategis
Dalam langkah yang menyerupai protokol darurat federal, BPBD telah memerintahkan seluruh instansi di tingkat kabupaten dan kota untuk memasuki status kesiapsiagaan penuh. Mandat tersebut mencakup:
Penyiagaan Sumber Daya: Pemeriksaan inventaris peralatan respons darurat dan personel secara segera.
Pemantauan Infrastruktur: Pelacakan intensitas curah hujan dan ketinggian air secara real-time.
Kesiapan Evakuasi: Memastikan seluruh rute evakuasi yang ditentukan bebas hambatan dan tertanda dengan jelas untuk penggunaan publik.
Keselamatan Publik & Gangguan Transit
Mengingat ketergantungan wilayah kepulauan ini pada transit maritim dan udara, BPBD mendesak "kewaspadaan ekstrem" bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Pejabat merekomendasikan warga untuk menunda perjalanan non-esensial dan secara ketat memantau pembaruan BMKG sebelum menaiki kapal antar-pulau atau penerbangan.
"Kenali potensi bahaya di lingkungan terdekat Anda," tegas BPBD dalam memo tersebut. "Evakuasi dini ke lokasi yang aman bukan sekadar rekomendasi—ini adalah kebutuhan kritis jika kondisi memburuk."
Area Fokus Perhatian
Peringatan khusus telah dikeluarkan bagi penduduk di zona pesisir dan kawasan lereng tinggi, di mana risiko kenaikan air laut dan ketidakstabilan tanah berada pada titik paling akut. Badan tersebut juga memperingatkan agar tidak mencari perlindungan di dekat pohon tua atau struktur yang rentan terhadap kerusakan akibat angin.
BPBD terus menjalin komunikasi konstan dengan pimpinan daerah untuk mengoordinasikan respons terpadu. Warga didorong untuk melaporkan setiap kejadian banjir lokal atau kerusakan struktural ke posko darurat terdekat.