Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar instansi instansi vertikal di ibu kota provinsi. Kehadiran Kodam baru diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pertahanan wilayah, tetapi juga memberikan efek domino bagi perputaran ekonomi dan stabilitas stabilitas di Maluku Utara.
Fokus pada Legalitas Lahan
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung awal April ini, verifikasi dokumen lahan menjadi prioritas utama. Lokasi yang direncanakan menempati kawasan eks PT Darko di Sofifi kini tengah ditinjau ulang untuk memastikan status hukum yang bersih (clean and clear) sebelum diserahterimakan kepada pihak TNI.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam arahannya menekankan pentingnya akurasi administrasi data. Langkah ini diambil untuk menghindari kendala hukum di masa depan serta memastikan bahwa aset daerah yang dihibikan benar-benar siap untuk dikembangkan secara fisik.
.jpeg)
Dukungan Terhadap Keamanan Industri
Selain fungsi pertahanan, pembentukan Kodam Maloku Kie Raha memiliki urgensi tinggi dalam mengawal stabilitas investasi. Seiring dengan masifnya perkembangan hilirisasi industri di wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, keberadaan komando militer setingkat Kodam di ibu kota akan mempercepat koordinasi keamanan obyek vital nasional.
“Pembangunan infrastruktur militer ini adalah bagian dari ekosistem ibu kota. Jika kebijakan perlindungannya kuat, maka iklim investasi dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas juga akan meningkat,” ungkap sumber internal di lingkungan Pemprov Malut.
Target Kedepan
Saat ini, rencana tersebut telah masuk dalam meja pembahasan Mabes TNI. Sambil menunggu keputusan akhir terkait penganggaran dan instruksi teknis dari pusat, Pemprov Malut fokus menyelesaikan kewajiban daerah terkait strategi penyediaan lahan.
Dengan hadirnya Kodam Maloku Kie Raha, Maluku Utara nantinya akan memiliki independensi administratif pertahanan, yang selama ini masih berada di bawah naungan Kodam XV/Pattimura di Ambon. Hal ini diprediksi akan mempercepat pelayanan publik yang bersinggungan dengan sektor keamanan dan pelatihan teritorial di bumi Maloku Kie Raha. (MU/Merah)
Catatan Editor: Berita ini disusun berdasarkan data koordinasi pemerintah daerah per April 2026 sebagai bagian dari upaya memberikan edukasi mengenai strategi pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.