Kegiatan yang dipusatkan di Aula Hotel Grand Majang ini menghadirkan Karo/Kaban Bagian Hukum dari seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara. Biro Hukum Setda Malut bertindak sebagai motor penggerak untuk memastikan setiap daerah mampu menghasilkan produk hukum yang kuat secara legalitas dan substantif.
Dalam agenda yang disusun oleh Biro Hukum, para peserta mendapatkan pendalaman materi langsung dari para pakar untuk menjamin kepastian hukum:
- Hari Pertama: Biro Hukum menghadirkan narasumber dari Kemendagri Ivo Arzia Isma,, akademisi Dr. Siti Barorah Sinai, serta paparan internal dari Mustafa Hasan, SH (Biro Hukum Setda Malut).
- Hari Kedua: Fokus beralih pada Bimtek teknis penyusunan bersama narasumber Kanwil Hukum dan tim ahli Kemendagri Siti Hadijah guna membedah mekanisme penyusunan Perda dan Perkada.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kadri Laetje, saat membuka acara menekankan bahwa peran Biro Hukum sangat krusial dalam menciptakan instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Biro Hukum melalui rakor ini menjadi lokus penting dalam menjamin kualitas produk hukum bagi masyarakat, sekaligus menjadi sarana kepastian hukum dalam mengatasi fenomena sosial yang muncul,” ungkap Kadri.
Penekanan utama dalam kegiatan ini adalah transparansi dan partisipasi publik. Biro Hukum ingin memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun oleh pemerintah daerah bukan sekadar teks kaku, melainkan solusi nyata yang menampung aspirasi masyarakat Maluku Utara.
Editor: Redaksi MUTODAY.ID